PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

 

Pengenalan Lingkungan Sekolah

Terkadang siswa senior memandang rendah siswa baru, merasa sok kuasa, gila hormat, dan memiliki misi balas dendam.

Kolom | Solopos | 02 August 2022 06:07:53 WIB
Penulis : Sutrisno | Editor: Adib Muttaqin Asfar

Awal tahun pelajaran baru 2022/2023 semestinya menjadi yang menyenangkan bagi setiap pelajar, apalagi bagi siswa baru. Menurut Kalender Pendidikan Nasional, pelaksanaan pembelajaran dimulai pada 13 Juli 2022.

Siswa baru tentu membutuhkan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) awal supaya mereka bisa beradaptasi dan mengenal lingkungan sekolah (akademis). Masa-masa inilah yang populer dengan sebutan masa orientasi siswa (MOS) atau biasa disebut dengan ospek di perguruan tinggi. Sekarang, namanya menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Namun, seringkali PLS menjadi momok yang menakutkan bagi siswa baru dan orang tua mereka. Sebab, dalam ajang tersebut biasanya mereka diminta untuk membawa barang-barang aneh dan sulit. Barang-barang aneh tersebut kemudian wajib dikenakan sebagai aksesoris tampilan. Mereka juga disuruh melaksanakan tugas tertentu yang bahkan tak ada hubungannya dengan urusan akademis.

Bahkan, beberapa kali sempat terjadi kekerasan hingga berujung maut di ajang tahunan tersebut. Bukti perpeloncoan membawa korban jiwa sudah dialami beberapa sekolah.

  Pandemi Covid-19 bukanlah penghalang untuk mewujudkan tujuan PLS. Karena bagaimana pun pendidikan tidak hanya bagaimana menghadirkan siswa ke sekolah. Lebih dari itu, pendidikan adalah soal sejauh mana sekolah mampu menghadirkan pengalaman dan pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala interaksi siswa-sekolah, wawasan siswa, dan menumbuhkan budaya akademis.

PLS diselenggarakan sebagai pengganti MOS. Adapun dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) No. 18/2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Bagi Siswa Baru yang menggantikan Permendikbud No. 55/2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru. Dalam pelaksanaannya, PLS sekolah perlu menggelar kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana, dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.

Berpedoman pada Pasal 2 ayat (2) Permendikbud No. 18/2016, pelaksanaan kegiatan PLS bagi siswa baru adalah terdiri atas beberapa hal. Di antaranya mengenali potensi diri siswa baru; membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya (antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah); dan menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru.

Selain itu, mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya; serta menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

Kebijakan tersebut membawa angin segar pelaksanaan PLS. Sebab, tidak ada celah bagi para kakak kelas atau senior melakukan aksi balas dendam, perpeloncoan, dan perundungan dalam PLS. Selain itu, permendikbud tersebut memberikan kesempatan bagi sekolah untuk merancang program PLS melalui kegiatan pilihan yang disesuaikan dengan visi-misi sekolah, kebutuhan, kebiasaan, manajemen, dan prosedur masing-masing sekolah. Bila dilanggar, sekolah bisa dikenai sanksi berupa penurunan level akreditasi dan dihentikannya bantuan. Bentuk sanksi lainnya adalah sekolah tersebut bisa digabung, direlokasi, atau bahkan ditutup.


Siswa baru memang perlu menjalani orientasi agar mengenal cara belajar dan kultur akademis di sekolah. Mereka perlu mengetahui cara berinteraksi dengan kakak kelas, guru, karyawan, mencari literatur di perpustakaan, atau mengenal organisasi yang ada di sekolah. Hanya, pengenalan itu mestinya dilakukan dengan cara cerdas dan lewat arahan jelas dari sekolah.

Siswa baru, misalnya, bisa diminta ke lapangan mengenal lingkungan dan komunitas sekolah, infrastruktur sekolah, berdiskusi, berdialog, dan mencari strategi belajar. Sungguh berbahaya jika kegiatan PLS diserahkan sepenuhnya kepada siswa senior. Terkadang siswa senior memandang rendah siswa baru, merasa sok kuasa, gila hormat, dan memiliki misi balas dendam. Jika ini masih jadi budaya di kalangan siswa, PLS berpotensi diwarnai kekerasan fisik dan berujung maut.

Humanis
Saatnya menerapkan PLS dengan edukatif dan humanis. Driyarkara (1980) menguraikan pendidikan merupakan homonisasi dan humanisasi. Dengan kata lain, pendidikan berarti menjadi proses menjadi manusia yang manusiawi. Drost (1998:2) menegaskan visi yang sama dengan Driyarkara, yaitu memanusiakan manusia sebagai inti pendidikan. Proses memanusiakan manusia terjadi demi kemandirian si individu bersangkutan, tetapi juga “demi masyarakat karena manusia itu adalah manusia demi manusia-manusia lain”.

Oleh karena itu, pihak sekolah (kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan) harus punya kecerdasan dan program dalam kegiatan PLS supaya peserta didik baru dapat mencapai kesuksesan dalam belajar. Pertama, PLS harus didesain sebaik mungkin guna melahirkan siswa yang berkualitas. Seluruh kegiatan PLS harus diorientasikan untuk memperkenalkan siswa baru akan hakikat, fungsi, dan tanggungjawabnya pelajar yang seluruh sikap dan perbuatannya berpijak pada moral-etika dan hukum yang benar. Selain itu, sekolah perlu mendesain agenda program yang lebih menguatkan eksistensi diri sebagai seorang pelajar.

PLS jangan menjadi ajang balas dendam, penggencetan, perpeloncoan, dan transfer budaya kekerasan. PLS harus humanis, konstruktif, berkarakter, dan bervisi pendidikan. PLS semestinya mampu mengawali penyemaian pendidikan karakter seperti menjunjung tinggi kejujuran, moralitas, etika, tata krama, sopan santun, kerja sama, gotong-royong, dan tanggung jawab.

Nilai-nilai tersebutlah yang ke depannya menjadi modal pembentukan generasi penerus bangsa yang beriman dan berilmu. Kondisi yang lebih ideal adalah saat siswa baru mengambil peran penting dalam memberikan solusi alternatif terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa.

Kedua, kegiatan PLS harus benar-benar diawasi secara ketat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, seluruh kegiatan bisa terarah dengan baik serta bebas dari kekerasan fisik, mental, dan seksual. Pasal 5 ayat (1) huruf a permendikbud tersebut menyatakan bahwa hanya guru yang berhak merencanakan dan menyelenggarakan PLS. Di sinilah peran penting guru dalam memformulasikan kegiatan PLS, terutama memberikan motivasi, pijakan, dan strategi belajar kepada siswa baru agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Semoga kegiatan PLS ini menjadi wahana membentuk generasi emas Indonesia.

Esai ini ditulis oleh Sutrisno, Guru SMP Negeri 1 Wonogiri.

Artikel ini dimuat di Harian Solopos tanggal 2 Agustus 2022

https://www.solopos.com/pengenalan-lingkungan-sekolah-1381000

Baca Selengkapnya

KURIKULUM MERDEKA

 

SUMBER REFERENSI KURIKULUM MERDEKA

1. MERDEKA BELAJAR

2. PLATFORM MERDEKA BELAJAR

3. TANYA JAWAB KURIKULUM MERDEKA

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN

5. CAPAIAN PEMBELAJARAN MULOK BAHASA JAWA

6. MODEL LAYANAN BIMBINGAN KONSELING

7. PEDOMAN PENERAPAN KURIKULUM

8. DIMENSI PROFIL PELAJAR PANCASILA

9. PANDUAN PROJEK PENGUATAN PP PANCASILA

10. PANDUAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN

11. PANDUAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM OPERASIONAL

12. MODUL  AJAR

13. CONTOH MODUL PROJEK PENGUATAN PP PANCASILA

14. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

15. WEBINAR IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

16. BUKU PENGGERAK

17. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2022

18. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2022

19. STANDAR ISI 2022

20. STANDAR PENILAIAN 2022

21. STANDAR PROSES TAHUN 2022

Baca Selengkapnya

PPDB dan Nasib Si Miskin

 

PPDB dan Nasib Si Miskin

Oleh Sutrisno

Musim penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2022/2023 telah tiba. Para orangtua pun kembali disibukkan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Kini, rasio jumlah murid dengan kapasitas daya tampung sekolah sudah tak lagi seimbang. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, masuk sekolah swasta yang bermutu tentu tak jadi masalah. Tapi bagi orang kebanyakan, inilah saat yang cukup menguras kantong. Apalagi jika jumlah anak yang mendaftar ke sekolah baru lebih dari satu. Memang untuk kualitas ada harga yang harus dibayar.

Lantas, bagaimana nasib orang miskin dalam PPDB? Sekolah murah (gratis), tanpa pungutan dan semacamnya ternyata hanya ada dalam berita. Tanggung jawab pemerintah atas seluruh rakyat tentang pendidikan, baru sebatas tertulis pada UUD 1945. Nyatanya, untuk mendapat pendidikan seorang warga harus berjuang ekstra. Apa yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1 dan 2) UUD 1945 bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran (ayat 1) dan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2), masih jauh dari harapan.

Buktinya, setiap memasuki tahun ajaran baru, para orangtua masih mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan menjadi kontroversi di negeri kita, sehingga ada seorang anak yang bunuh diri karena tidak dapat membayar sekolah menjadi cerita biasa. Jatuhnya korban luka, bahkan nyawa karena tertimpa reruntuhan bangunan sekolah yang reot kerap menjadi sajian menarik di media massa. Pendidikan memang perlu biaya, bisa diterima dan masuk akal, tapi tidak masuk akal jika memperhatikan kehidupan masyarakat yang masih terjerat kemiskinan.

Harus diakui, saat ini masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam dunia pendidikan nasional. Misalnya, seorang pengusaha tentu akan memasukkan anak mereka di sekolah mahal dengan berbagai fasilitas mumpuni. Dan, hal itu juga merupakan gengsi tersendiri bagi orangtua karena sejajar dengan kesuksesan materi yang dimiliki. Sekolah pun berlomba-lomba menyerap peluang ini dengan memunculkan biaya mahal dengan fasilitas dan kualatas yang kompetetif. Sedangkan seorang buruh tentu akan berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit atau unggulan meskipun dari prestasi dan kompetensi terpenuhi. Ukuran kemampuan finansial pun menjadi salah satu faktor untuk mendapatkan akses pendidikan. Perlakuan yang adil terhadap anak bangsa ini untuk mengenyam pendidikan yang standar, nampaknya semakin sulit diwujudkan.

Tak heran jika Solopos edisi Kamis (2/6/2022) membuat judul di halaman 1, “Yang Mahal Banjir Pendaftar”. Meskipun jadwal pelaksanaan PPDB belum dimulai, para calon peserta didik baru telah mendahului mendaftar dan gelombang inden memenuhi daya tampung yang disediakan sekolah. Biaya pendidikan yang mahal tak lagi dipersoalkan. Salah satu penyakit yang menjajah dunia pendidikan, adalah gaya atau kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang lebih menengok ke atas atau mengutamakan komunitas upper class, sementara golongan masyarakat bawah (lower class) termarjinalisasi dan digiring menjauhi hak edukasinya. Segelintir elite dimanjakan dengan layanan pendidikan memadai, sementara tidak sedikit wong cilik yang dijauhkan dari zona edukasi yang memanusiakan dan membebaskannya.

Dalam konteks PPDB, sebagian anggota masyarakat yang berstatus miskin benar-benar tidak berkutik atau kehilangan keberdayaannya saat harus berhadapan dengan politik kapitalisme pendidikan atau penyelenggara penyelenggara pendidikan yang memperlakukan pendidikan identik dengan jagadnya kaum berduit. Akibatnya, masyarakat miskin di negeri ini tidak mendapat tempat untuk maju. Tak terelakkan memang, itulah perkembangan di dunia pendidikan Indonesia.

Masyarakat miskin memang tidak menyuarakan ketertindasan atau ketidakberdayaannya akibat menjadi kelompok yang dimarjinalkan atau terbiasa menjadi korban “monster pendidikan”, akan tetapi sikap ini tak seharusnya didiamkan terus menerus. Mereka pun membutuhkan perlakuan memanusiakan dan egaliter dari penyelenggara pendidikan, yang untuk elite penyelenggaraannya.

Kini, masyarakat miskin sedikit bisa bernafas lega dengan hadirnya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Sebab, norma hukum tersebut mengatur bahwa penerimaan peserta didik baru berdasarkan domisili calon siswa. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 70% dari daya tampung sekolah (SD), 50% (SMP), dan 50% (SMA).

Nasib si miskin bisa menikmati sekolah negeri yang berkualitas karena jarak rumahnya sangat dekat. Akses pendidikan bagi si miskin akan lebih terbuka dengan sistem zonasi. Akan tetapi, sistem zonasi perlu diikuti dengan pemerataan tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas pula. Di sisi lain, apabila terdapat kecurangan dalam sistem zonasi penerimaan siswa, maka perlu diambil tindakan hukum yang keras. Sebab, kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru akan merusak upaya pemerintah dalam mereformasi akses pendidikan secara berkualitas.

Momentum PPDB dan pergantian tahun ajaran saat ini mestinya bisa menjadi bahan introspeksi semua pihak tentang masa depan pendidikan di negeri kita ini, sehingga jiwa sosial aparatur pendidikan tergugah untuk menghentikan tindakan yang memiskinkan masyarakat. Segenap elemen bangsa harus mencurahkan seluruh energi untuk menata kembali potret buram dunia pendidikan kita. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan dan mengikuti proses pembelajaran. Pendidikan harus menjadi hak milik setiap anggota masyarakat tanpa kecuali.

Perlu dibangun kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk secara bersama-sama membenahi dunia pendidikan kita yang terpuruk. Menyelenggarakan pendidikan murah dan terjangkau rakyat merupakan salah satu amanat gerakan reformasi yang telah mengantar para elite politik duduk di singgasana kekuasaan saat ini. Jadi, tak ada alasan bagi mereka membuat kebijakan yang asimetris dengan amanat gerakan reformasi itu.

*Penulis adalah Sutrisno, Guru SMPN 1 Wonogiri, Domisili: Laweyan Pajang Solo

**) Artikel ini dimuat di Harian Solopos Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022

Baca Selengkapnya

PEDOMAN KALENDER AKADEMIK 2022/2023

 

KALENDER AKADEMIK TAHUN 2022/2023

DOWNLOAD DISINI

Baca Selengkapnya

KISI-KISI BAHASA INGGRIS PAT 2021/2022

Penilaian Akhir Tahun 2021/2022

Mata Pelajaran Bahasa Inggris

Silahkan di download di bawah ini:

KELAS 7 DOWNLOAD DISINI

KELAS 8 DOWNLOAD DISINI

Baca Selengkapnya

Ramadhan dan Merdeka Belajar

 

Puasa pada bulan Ramadhan merupakan wahana yang ampuh untuk internalisasi nilai pendidikan karakter ke dalam diri anak-anak atau peserta didik. Dalam dunia pendidikan, puasa Ramadan bisa dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat karakter siswa. Saat ini pendidikan karakter ialah salah satu hal yang dikedepankan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan yang modern, tetapi juga berupaya membangun keyakinan dan pembentukan karakter peserta didik yang mampu mengembangkan potensi dalam diri mereka.

Konstitusi mengamanatkan pembentukan insan cerdas secara intelektual, cerdas emosional, berkepribadian, berkarakter nilai-nilai luhur dan agama. Dengan porsi dominan pada pendidikan karakter di sekolah dasar, mata pelajaran lebih sedikit, menekankan konten, tematik dan menempatkan guru sebagai inspirator; diharapkan mendorong lompatan-lompatan pemikiran siswa. Kita mendukung prioritas pendidikan karakter sejak tingkat dasar, mengingat keberhasilan seseorang 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, dan hanya 20 persen ditentukan kecerdasan otak (IQ).

Lantas, bagaimana upaya membangun pendidikan berkarakter dalam bulan Ramadhan? Pertama, pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga. Keluarga menjadi institusi penting dalam membentuk pendidikan berkarakter bagi anak. Jika keluarga gagal melaksanakan tugas tersebut, sekolah akan mengalami kesulitan untuk menangani anak didik. Institusi keluarga memiliki tiga fungsi penting, yakni fungsi pendidikan, fungsi agama, dan fungsi ekonomi. Dalam bulan Ramadan, anak bisa dilatih dan diajarkan dengan nilai kejujuran, kedisplinan, kesabaran, amanah, dan jiwa sosial. Keluarga menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam memberikan pemahaman yang benar seputar karakter. Di bulan Ramadhan inilah, seseorang yang menjalankanya bisa mengamalkan nilai-nilai karakter yang luhur tersebut, sebab subtansi dari puasa sendiri pada dasarnya adalah nilai-nilai karakter itu sendiri.

Kedua, kepala sekolah, pendidik (guru), dan tenaga kependidikan yang berkarakter. Yaitu orang-orang yang mampu menjunjung tinggi kejujuran, moralitas, etika, tata krama, dan sopan santun yang ke depannya akan menjadi teladan bagi para siswa. Proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik dilakukan dengan gaya dan cara yang bermoral. Pendidik yang menjunjung tinggi nilai moral akan mengutamakan nilai moral ketika berlangsungnya proses tranformasi ilmu dan keterampilan kepada peserta didik.

Pendidik harus dapat dijadikan panutan oleh peserta didik, berlaku adil dan ramah di dalam kelas, keluarga, dan masyarakat. Melalui keteladanan itulah diharapkan siswa mampu menyerap dan menginternalisasikan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dari perilaku dan tindakan orang-orang di lingkungan sekolah ke dalam dirinya untuk kemudian menjadi bagian dari kepribadiannya. Sekolah dan pihak terkait selama Ramadhan dapat menyelenggarakan pesantren kilat atau kegiatan yang bernunasa relegius, semisal tadarus, melatih siswa untuk kultum/khotbah, salat tarawih, bhakti sosial, pelatihan zakat, dll. Dengan pembiasaan (conditioning) aktifitas di bulan Ramadan, maka terbentuk karakter tersebut di luar bulan Ramadan. Sehingga ruh dan etos Ramadan senantiasa hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, pihak sekolah perlu membuat semacam teknis pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter bisa dimasukkan menjadi bagian di dalam pembelajaran selama di rumah, rencana pembelajaran, dan silabus yang dikemas di dalam kurikulum pendidikan semasa pandemi covid-19. Serta membuat peraturan soal pendidikan karakter, misalnya: cara berpakaian, dilarang merokok, bertato, dilarang menyebar foto/gambar yang tak pantas, dan membawa barang-barang mewah dll.

Keempat, peran pemerintah. Disamping memberikan dana, maka ada banyak hal yang semestinya dibenahi antara lain: pemerintah harus berani memberhentikan kepala sekolah yang bertindak diskriminatif, otoriter, dan menjadi raja-raja kecil yang tertutup, tanpa memandang hubungan keluarga dan hutang politik, menindak tegas pelaku sogok pada saat penerimaan siswa baru, para guru yang terlibat suap, birokrasi sekolah yang menyusahkan rakyat miskin, dan pemberantasan pungli di lingkungan pendidikan. Termasuk, menindak guru, kepala dan sekolah yang melanggar protokol kesehatan sehingga membuat klaster baru sekolahan penularan covid-19.

Kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis karakter tentunya juga menuntut adanya dukungan yang kondusif dari pranata politik, sosial, budaya, dan jati diri bangsa. Pengambilan kebijakan pemihakan terhadap pembangunan karakter secara konsiten ini mencerminkan karakter pemerintah yang sangat efektif dalam membangun kesadaran dan semangat pelaku pendidikan. Jika hal tersebut di atas berhasil dilaksanakan maka pemerintah akan semakin kuat legitimasinya sebagai garda depan dalam pembentukan karakter.

Kelima, melibatkan masyarakat secara penuh mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi. Makna karakter yang ingin dibentuk pada peserta didik harus berasal dari masyarakat dan menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sekolah. Pilihlah pegawai pemerintah yang eligible, berkarakter kuat, dan mau fokus dan bekerja keras dalam membangun pondasi program ini. Program ini hanya bisa optimal jika penggeraknya adalah orang-orang yang disegani karena dedikasi dan karakternya yang baik.

Pendidikan karakter sangat terkait dengan kebijakan “Merdeka Belajar” yang di gagas Mendikbud Nadhiem Makarim. Secara filosofi Merdeka Belajar berarti mengajarkan cara mendidik anak untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka fisiknya. Pendidikan karakter merupakan sarana efektif dalam mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar yang akan menciptakan SDM yang berkarakter unggul dan berakhlak mulia. Di bulan Ramadhan ini, meraka para guru/tenaga pendidik penggerak, kepala sekolah penggerak, pegiat pendidikan penggerak, dan semua orang penggerak yang merdeka dalam pendidikan harus bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Mari ciptakan bangsa yang berkarakter dengan membenahi pola pikir dan mentalitas kita selama ini dengan semangat merdeka belajar.

*Penulis adalah Sutrisno, Guru SMPN 1 Wonogiri, Domisili: Jl Kencur Selatan I No 8 Pajang Laweyan  Surakarta

*Artikel ini sudah diterbitkan oleh Harian SOLOPOS pada tanggal 13 Aril 2022.

Baca Selengkapnya

KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP KELAS IX

 

Kisi-Kisi Penilaian Akhir Semester Genap Kelas IX

Tahun Pelajaran 2021/2022

SMP Negeri 1 Wonogiri

DOWNLOAD disini

Tonton selengkapnya di

YouTube trisnosolo Channel

Semoga bermanfaat. Aamiin.

trisnosolo

Baca Selengkapnya