NO WASTING TIME!

Mendamba UN yang Jujur

OPINI | Dimuat di Jurnal Nasional pada Senin 18 April 2011

Sertifikasi Otomatis Cetak Guru Profesional?

Dimuat di Harian Solopos pada Selasa 4 Nopember 2008

Wajah Bopeng Pendidikan Kita

Refleksi Hardiknas

Kaji Ulang Ujian Nasional

Dimuat di Jurnal Nasional pada Sabtu 11 Mei 2013

Setelah RSBI dibubarkan

OPINI | Sutrisno, Guru SMPN 1 Wonogiri

Selasa, 19 April 2022

Ramadhan dan Merdeka Belajar

 




Puasa pada bulan Ramadhan merupakan wahana yang ampuh untuk internalisasi nilai pendidikan karakter ke dalam diri anak-anak atau peserta didik. Dalam dunia pendidikan, puasa Ramadan bisa dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat karakter siswa. Saat ini pendidikan karakter ialah salah satu hal yang dikedepankan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan yang modern, tetapi juga berupaya membangun keyakinan dan pembentukan karakter peserta didik yang mampu mengembangkan potensi dalam diri mereka.

Konstitusi mengamanatkan pembentukan insan cerdas secara intelektual, cerdas emosional, berkepribadian, berkarakter nilai-nilai luhur dan agama. Dengan porsi dominan pada pendidikan karakter di sekolah dasar, mata pelajaran lebih sedikit, menekankan konten, tematik dan menempatkan guru sebagai inspirator; diharapkan mendorong lompatan-lompatan pemikiran siswa. Kita mendukung prioritas pendidikan karakter sejak tingkat dasar, mengingat keberhasilan seseorang 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, dan hanya 20 persen ditentukan kecerdasan otak (IQ).

Lantas, bagaimana upaya membangun pendidikan berkarakter dalam bulan Ramadhan? Pertama, pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga. Keluarga menjadi institusi penting dalam membentuk pendidikan berkarakter bagi anak. Jika keluarga gagal melaksanakan tugas tersebut, sekolah akan mengalami kesulitan untuk menangani anak didik. Institusi keluarga memiliki tiga fungsi penting, yakni fungsi pendidikan, fungsi agama, dan fungsi ekonomi. Dalam bulan Ramadan, anak bisa dilatih dan diajarkan dengan nilai kejujuran, kedisplinan, kesabaran, amanah, dan jiwa sosial. Keluarga menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam memberikan pemahaman yang benar seputar karakter. Di bulan Ramadhan inilah, seseorang yang menjalankanya bisa mengamalkan nilai-nilai karakter yang luhur tersebut, sebab subtansi dari puasa sendiri pada dasarnya adalah nilai-nilai karakter itu sendiri.

Kedua, kepala sekolah, pendidik (guru), dan tenaga kependidikan yang berkarakter. Yaitu orang-orang yang mampu menjunjung tinggi kejujuran, moralitas, etika, tata krama, dan sopan santun yang ke depannya akan menjadi teladan bagi para siswa. Proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik dilakukan dengan gaya dan cara yang bermoral. Pendidik yang menjunjung tinggi nilai moral akan mengutamakan nilai moral ketika berlangsungnya proses tranformasi ilmu dan keterampilan kepada peserta didik.

Pendidik harus dapat dijadikan panutan oleh peserta didik, berlaku adil dan ramah di dalam kelas, keluarga, dan masyarakat. Melalui keteladanan itulah diharapkan siswa mampu menyerap dan menginternalisasikan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dari perilaku dan tindakan orang-orang di lingkungan sekolah ke dalam dirinya untuk kemudian menjadi bagian dari kepribadiannya. Sekolah dan pihak terkait selama Ramadhan dapat menyelenggarakan pesantren kilat atau kegiatan yang bernunasa relegius, semisal tadarus, melatih siswa untuk kultum/khotbah, salat tarawih, bhakti sosial, pelatihan zakat, dll. Dengan pembiasaan (conditioning) aktifitas di bulan Ramadan, maka terbentuk karakter tersebut di luar bulan Ramadan. Sehingga ruh dan etos Ramadan senantiasa hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, pihak sekolah perlu membuat semacam teknis pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter bisa dimasukkan menjadi bagian di dalam pembelajaran selama di rumah, rencana pembelajaran, dan silabus yang dikemas di dalam kurikulum pendidikan semasa pandemi covid-19. Serta membuat peraturan soal pendidikan karakter, misalnya: cara berpakaian, dilarang merokok, bertato, dilarang menyebar foto/gambar yang tak pantas, dan membawa barang-barang mewah dll.

Keempat, peran pemerintah. Disamping memberikan dana, maka ada banyak hal yang semestinya dibenahi antara lain: pemerintah harus berani memberhentikan kepala sekolah yang bertindak diskriminatif, otoriter, dan menjadi raja-raja kecil yang tertutup, tanpa memandang hubungan keluarga dan hutang politik, menindak tegas pelaku sogok pada saat penerimaan siswa baru, para guru yang terlibat suap, birokrasi sekolah yang menyusahkan rakyat miskin, dan pemberantasan pungli di lingkungan pendidikan. Termasuk, menindak guru, kepala dan sekolah yang melanggar protokol kesehatan sehingga membuat klaster baru sekolahan penularan covid-19.

Kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis karakter tentunya juga menuntut adanya dukungan yang kondusif dari pranata politik, sosial, budaya, dan jati diri bangsa. Pengambilan kebijakan pemihakan terhadap pembangunan karakter secara konsiten ini mencerminkan karakter pemerintah yang sangat efektif dalam membangun kesadaran dan semangat pelaku pendidikan. Jika hal tersebut di atas berhasil dilaksanakan maka pemerintah akan semakin kuat legitimasinya sebagai garda depan dalam pembentukan karakter.

Kelima, melibatkan masyarakat secara penuh mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi. Makna karakter yang ingin dibentuk pada peserta didik harus berasal dari masyarakat dan menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sekolah. Pilihlah pegawai pemerintah yang eligible, berkarakter kuat, dan mau fokus dan bekerja keras dalam membangun pondasi program ini. Program ini hanya bisa optimal jika penggeraknya adalah orang-orang yang disegani karena dedikasi dan karakternya yang baik.

Pendidikan karakter sangat terkait dengan kebijakan “Merdeka Belajar” yang di gagas Mendikbud Nadhiem Makarim. Secara filosofi Merdeka Belajar berarti mengajarkan cara mendidik anak untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka fisiknya. Pendidikan karakter merupakan sarana efektif dalam mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar yang akan menciptakan SDM yang berkarakter unggul dan berakhlak mulia. Di bulan Ramadhan ini, meraka para guru/tenaga pendidik penggerak, kepala sekolah penggerak, pegiat pendidikan penggerak, dan semua orang penggerak yang merdeka dalam pendidikan harus bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Mari ciptakan bangsa yang berkarakter dengan membenahi pola pikir dan mentalitas kita selama ini dengan semangat merdeka belajar.

*Penulis adalah Sutrisno, Guru SMPN 1 Wonogiri, Domisili: Jl Kencur Selatan I No 8 Pajang Laweyan  Surakarta

*Artikel ini sudah diterbitkan oleh Harian SOLOPOS pada tanggal 13 Aril 2022.

Minggu, 03 April 2022

KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP KELAS IX

 



Kisi-Kisi Penilaian Akhir Semester Genap Kelas IX

Tahun Pelajaran 2021/2022

SMP Negeri 1 Wonogiri


DOWNLOAD disini

Tonton selengkapnya di

YouTube trisnosolo Channel


Semoga bermanfaat. Aamiin.

trisnosolo

Sabtu, 26 Februari 2022

KISI KISI PTS GENAP BAHASA INGGRIS TAHUN 2021/2022




Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap Tahun Pelajaran 2021/2022

SMP Negeri 1 Wonogiri diselenggarakan tanggal 7 sd 12 Maret 2021.

Kisi-kisinya bisa di download pada link di bawah ini:

KELAS 7 DOWNLOAD DI SINI

KELAS 8 DOWNLOAD DI SINI

KELAS 9 DOWNLOAD DI SINI

Semoga anak-anak semuanya mendapatkan hasil yang optimal Aamiin.

Good luck !!!

Selasa, 30 November 2021

KISI-KISI BAHASA INGGRIS

 


PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SMP NEGERI 1 WONOGIRI


KISI-KISI MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

KELAS VII DOWNLOAD DISINI

KELAS VIII DOWNLOAD DISINI

KELAS IX DOWNLOAD DISINI


GOOD LUCK !

Selasa, 02 November 2021

ANARKISME ANAK SD

 




ANARKISME ANAK SD


Perkembangan keyakinan dan pemikiran manusia tentang pendidikan sekarang ini melahirkan beberapa ideologi dan paradigma dalam merumuskan hakikat, tujuan, dan metode dalam sistem pendidikan nasional. Dari beberapa ideologi dan paradigma ini memunculkan gagasan baru dengan lebih memilih dan menggunakan ekonomi politik sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional.

 

Namun, kenyataannya sistem pendidikan seperti ini mengalami dekadensi dan degradasi standar moral bangsa. Faktor utama penyebabnya adalah sistem pendidikan kita telah mengingkari visi dan misi utamanya, seperti yang disampaikan pahlawan pendidikan kita Ki Hajar Dewantara tentang ”memanusiakan manusia”.

 

Driyarkara (1980) menguraikan bahwa pendidikan merupakan homonisasi dan humanisasi, dengan kata lain, berarti pendidikan sebagai proses menjadi manusia yang manusiawi. Drost (1998:2) menegaskan visi yang sama dengan Driyarkara, yaitu memanusiakan manusia sebagai inti pendidikan. Proses memanusiakan manusia terjadi demi kemandirian si individu bersangkutan, tetapi juga ”demi masyarakat karena manusia itu adalah manusia demi manusia-manusia lain”.

 

Namun, sayangnya, proses pendidikan memanusiakan manusia belum terimplementasi dengan baik. Dunia pendidikan dihebohkan oleh aksi anarkisme anak sekolah dasar (SD). Aksi anarkis anak SD antara lain terjadi di Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. AFS (12), murid SD Negeri 1 Lubuk Ngin, dianiaya oleh empat temannya di dalam kelas, dan mengalami patah tulang leher dan sempat koma selama tiga hari (Kompas.com, 14/10/2021). AFS kini lumpuh total. Korban bahkan sempat hilang ingatan dan tidak mengenali orangtuanya (Kompas.TV, 22/10/2021).

 

Peristiwa itu bukanlah yang pertama. Renggo Khadafi (11), siswa kelas V SD di Jakarta Timur, meninggal  karena dipukuli kakak kelasnya. Penyebabnya sepele, pisang goreng yang dipegang kakak kelas jatuh tersenggol Renggo. Fajar Murdianto (12), siswa kelas V  SDN Klumprit 1 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga tewas, diduga karena dikeroyok teman sekolahnya.

 

Kasus perundungan (bullying) anak di sekolah di Indonesia sangat parah. Perilaku ini sudah terjadi di hampir seluruh sekolah di Indonesia. Pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia, kerap menjadi tempat suburnya praktik-praktik kekerasan.

Anarkisme anak SD tersebut mencerminkan betapa dunia pendidikan gagal dalam pembentukan manusia yang berilmu pengetahuan dan bertakwa kepada Tuhan. Pendidikan yang menjadi basis dan kawah candradimuka peradaban, jelas menghadapi tantangan yang makin rumit dan kompleks.

 

Dunia pendidikan tak hanya dituntut untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa didik, tetapi juga harus mampu menjalankan peran dan fungsinya untuk menaburkan, menanamkan, menyuburkan, dan sekaligus mengakarkan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti sehingga keluaran pendidikan benar-benar menjadi sosok yang ”utuh” dan ”paripurna”; menjadi pribadi yang berkarakter jujur, rendah hati, dan responsif terhadap persoalan-persoalan kebangsaan.

 

Anarkisme anak SD merupakan cermin kegagalan sebuah sistem pendidikan. Ada yang salah dalam sistem pendidikan di negeri ini, hilangnya etika, perilaku baik, disiplin, merasa benar sendiri, serta tidak menghargai orang lain.

 

Sistem dan kurikulum pendidikan di Indonesia saya kira telah kehilangan roh dan maknanya serta tercerabut dari akar budayanya sendiri. Pendidikan di Indonesia juga alpa dengan sistem meritokrasi (proses pencapaian-pencapaian prestasi) sehingga hanya menciptakan manusia-manusia medioker.

 

 

Longgarnya pengawasan dari orangtua dan guru menambah liarnya kebanyakan siswa sehingga hanya akibat sepele atau iseng bisa menimbulkan kekerasan. Kekerasan yang terjadi merupakan ekspresi dari atmosfer yang mendorong terjadinya kekerasan. Inilah yang oleh Johan Galtung disebut sebagai ”lingkaran setan kekerasan” (vicious cycle of violence). Kita seolah-olah melihat lingkaran setan kekerasan dalam pendidikan yang akan terus berputar tanpa tahu harus berhenti di mana.

 

Harus diingat, bahwa anak SD sebagai generasi pelanjut kepemimpinan bangsa, eksistensinya sangat menentukan nasib bangsa ini di masa depan. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika sikap dan tindakan siswa SD tidak mencerminkan sebagai generasi bangsa yang berkualitas. Lalu, bagaimana menghapus kekerasan (bullying) di sekolah?

 

Dari pihak sekolah, perlu pembenahan sistem pendidikan. Pengembangan model pembelajaran problem solving based bisa menjadi solusi. Inti pembelajaran di sekolah, menurut Gagne’s (1980), adalah mendorong pelajar mampu berpikir logis, sistematis, dan menjadi pemecah masalah yang baik (better problem solvers).

 

Selanjutnya, penguatan kultur akademik sekolah yang demokratis dan egaliter. Ini membebaskan sumbat-sumbat impuls pemicu awal tindak kekerasan. Selain itu, penyediaan lingkungan alam dan sosial pendidikan yang memadai, nyaman, aman, dan menyenangkan akan mengabsorb impuls penyebab tindak kekerasan di luar sekolah.

 

Institusi sekolah juga jangan menekan siswa dengan berbagai tuntutan dan beban tugas sekolah yang berlebihan. Begitu pula dengan orangtua. Sebaliknya perhatikan dan kembangkan kompetensi tiap pribadi. Dengan begitu, ia akan dapat mengembangkan dirinya dalam kegiatan yang positif sehingga ia tidak sempat ikut melakukan aksi kekerasan. Virus-virus optimisme, kemandirian, dan kebersamaan harus ditularkan kepada semua pemangku kepentingan di sekolah.

 

Dari sisi siswa, perilaku kekerasan yang sama sekali jauh dari identitas dirinya sebagai pelajar harus dihindari. Mendesain agenda program yang lebih menguatkan eksistensi diri sebagai seorang pelajar. Siswa SD cenderung senang untuk belajar secara langsung karena rasa ingin tahu lebih tinggi dan suka berkelompok. Di sinilah siswa SD harus membiasakan diri untuk berperilaku yang tidak menyimpang dari kegiatan pembelajaran.

 

Dari sisi siswa, perilaku kekerasan yang sama sekali jauh dari identitas dirinya sebagai pelajar harus dihindari.

 

Dukungan pemerintah dan masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Pemerintah melalui Kemendikbudristek bisa membangun relasi dan kerja sama yang lebih baik, khususnya dalam meningkatkan produktivitas siswa dalam belajar dan berkarya.

 

Peran penting masyarakat juga tidak bisa diremehkan. Memberikan dorongan dan semangat bagi para siswa dalam berbagai kegiatan kesiswaan ekstra sekolah, yang bisa mendekatkan siswa dengan masyarakat termasuk antarsiswa lintas sekolah itu sendiri.

 

Pemerintah harus proaktif mengawasi media yang menyiarkan kekerasan, baik media elektronik maupun internet (medsos). Dalam lingkungan sosial, tanggung jawab pendidikan siswa berada di tangan semua elemen masyarakat.

 

Pendidikan di sini senada dengan pendapat Driyarkara, bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia. Ingat bahwa pendidikan bukan hanya mengutamakan segi kognitif dan psikomotorik, melainkan juga afektif. Justru dengan memperhatikan afeksi, siswa akan mencapai identitas yang sehat.

 

Upaya memutus mata rantai kekerasan di sekolah memerlukan upaya menyeluruh. Anarkisme anak SD semakin meyakinkan akan pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah. Pendidikan karakter menjadi sangat urgen untuk diterapkan. Pemerintahan Joko Widodo sangat ditantang untuk mampu menempatkan pendidikan karakter sebagai pilar kekuatan bangsa.

 

Apa pun ceritanya, perundungan/kekerasan di sekolah harus dihapus dan dihentikan. Sebab, pendidikan dengan kekerasan masih terdapat di dalamnya telah kehilangan filosofi dan tujuannya. Dan kehilangan kedua pilar ini sangat berbahaya bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

 

SutrisnoPendidik, Alumnus Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

 https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/29/anarkisme-anak-sd

Sabtu, 18 September 2021

KISI-KISI PTS GASAL TAHUN 2021/2022 MAPEL BAHASA INGGRIS

 



Kisi-Kisi PTS Gasal Tahun 2021/2022

Mata Pelajaran Bahasa Inggris

SMP Negeri 1 Wonogiri


KELAS 7 DOWNLOAD DISINI

KELAS 8 DOWNLOAD DISINI

KELAS 9 DOWNLOAD DISINI

Jumat, 10 September 2021

Anak-anak Lapar Perlindungan


Maraknya anak-anak menjadi korban Covid-19 menunjukkan bahwa perlindungan pada anak-anak adalah persoalan serius bagi bangsa ini. Selain Covid-19, berbagai bentuk kekerasan juga mengancam anak-anak.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2021 masih dipayungi awan kelabu pandemi Covid-19. Anak-anak Indonesia di tengah amukan virus korona yang mematikan. Varian baru Covid-19 membuat anak-anak rentan terpapar dan bisa merenggut jiwa. Maka, perlindungan terhadap anak-anak sangat penting dan harus menjadi fokus utama.

Tema HAN 2021, ”Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, sangat relevan dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Anak adalah masa depan sehingga penting untuk melindungi anak-anak dari ancaman Covid-19.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2021 masih dipayungi awan kelabu pandemi Covid-19. Anak-anak Indonesia di tengah amukan virus korona yang mematikan. Varian baru Covid-19 membuat anak-anak rentan terpapar dan bisa merenggut jiwa. Maka, perlindungan terhadap anak-anak sangat penting dan harus menjadi fokus utama.

Tema HAN 2021, ”Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, sangat relevan dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Anak adalah masa depan sehingga penting untuk melindungi anak-anak dari ancaman Covid-19.

Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman B Pulungan, setiap satu minggu setidaknya terdapat dua anak yang meninggal karena Covid-19 di Nusantara. Hingga kini, jumlah anak yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 12,3 persen dari kasus kumulatif nasional. Sebanyak 2,5 persen di antaranya merupakan anak usia 0-5 tahun, sementara 9,5 persen lainnya merupakan anak usia 6-18 tahun. Adapun case fatality rate-nya 3-5 persen. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara dengan kematian anak karena Covid-19 yang tertinggi atau terbanyak di dunia.

Sejak virus korona baru masuk Indonesia, anak-anak kehilangan dunianya. Dunia bermain tak lagi bebas dengan teman sebaya di luar rumah atau lingkungan masyarakat. Kegembiraan bersekolah di ruang hilang karena pembelajaran tatap muka dihentikan dan diganti dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan metode dalam jaringan (daring).

Anak-anak tidak leluasa beraktivitas di luar untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan keterampilannya. Anak-anak diharuskan bermain, belajar, dan berativitas di rumah dengan mematuhi aturan protokol kesehatan (prokes). Muncul kekhawatiran dampak pandemi Covid-19 pada anak terjadinya hilangnya minat belajar (lost learning) dan yang berbahaya adalah hilangnya generasi penerus (lost generation).

Penyair Lebanon, Kahlil Gibran, dalam bukunya, Sang Nabi, mengingatkan kita bahwa ”anakmu bukanlah anakmu”. Ungkapan Gibran di atas sebenarnya adalah untuk menyadarkan kita untuk menjaga anak sebagai titipan Tuhan dan betapa penting peranan anak di masa depan.

Masa depan anak erat kaitannya dengan perlindungan anak. Artinya, perlindungan anak menjamin anak berkembang secara optimal sehingga secara otomatis masa depan anak menjadi terjamin. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak agar hidup dan tumbuh berkembang secara optimal, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari bermacam bentuk kekerasan dan penelantaran. Maraknya anak-anak menjadi korban Covid-19 seharusnya menggugah perhatian masyarakat bahwa perlindungan pada anak-anak adalah persoalan serius bagi bangsa ini.

Anak-anak lapar akan perlindungan dari orangtua, masyarakat, sekolah, dan negara. Bentuk tanggung jawab orangtua terhadap anak dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan fisik dan kejahatan seksual, pemberian pendidikan, pengenalan etika dan sopan santun, pemberian bekal agama yang baik dan perlindungan jiwa raganya. Dalam masa pandemi, keluarga ialah benteng utama dan pertama dalam melawan pandemi Covid-19 melalui tindakan nyata penerapan prokes sebagai harga dan pengawasan yang ketat pada anak. Memastikan anak usia 12-17 mendapat vaksin Covid-19 untuk melindungi serta mencegah anak-anak menularkan kepada orang dewasa yang rentan.

Tanggung jawab masyarakat adalah menciptakan lingkungan interaksi sosial yang positif sehingga anak bisa bersosialisasi dengan baik bersama dengan teman-temannya maupun lingkungan sekitarnya. Ciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, bersih, ramah, peduli, dan memberdayakan anak sehingga mampu tumbuh kembang dalam meraih cita-citanya.

Masyarakat juga punya kewajiban memberikan perlindungan dan keselamatan anak dengan berbagai upaya dan program sesuai kemampuan serta sumber daya yang ada. Karena dalam masyarakat, ada anak yang ikut isolasi mandiri, anak yang kehilangan orang terdekat karena Covid-19, anak yang kehilangan hak akibat keluarga (orangtua) terdampak Covid-19. Memperbanyak lembaga atau komunitas yang berkonsentrasi pada penegakan hak anak karena dampak psikologis dan sosial pada anak pada masa pandemi akan lama.

Negara harus lebih serius

Sementara negara harus lebih serius memberikan jaminan dan merealisasikan program perlindungan anak Indonesia sebagai amanat Konvensi Hak Anak, pelaksanaan UU Perlindungan Anak dan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, mengeluarkan kebijakan negara yang bersifat teknis dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak pelanggaran hak anak seperti bunuh diri, penyiksaan anak berujung maut, tindak kekerasan (child abuse), kekerasan/komersialisasi seksual, diskriminasi, trafficking, dan perlakuan salah lainnya.

Pembiaran dan impunitas atas pelanggaran hak-hak anak adalah refleksi rendahnya derajat keberadaan dan lemahnya empati kemanusiaan oleh negara. Presiden Joko Widodo perlu membuat gerakan nasional peduli akan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak terlebih di masa pandemi Covid-19 khususnya anak perempuan, anak penyandang disabilitas, anak dalam keluarga ekonomi lemah, dan anak di wilayah terpencil yang sulit akses logistik dan infrastruktur.

Anak-anak tidak hanya diteror bahaya Covid-19, tetapi juga ancaman berbagai bentuk kekerasan anak. Di sinilah pentingnya strategis advokasi keras dan penegakan hukum dengan menerapkan ancaman sanksi hukum maksimal yang berat dan konsisten terhadap pelaku kekerasan anak. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Selanjutnya, perlu partisipasi lintas sektoral dan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kemendikbudristek, Polri, KPAI, Komnas PA, pemprov, pemkab/pemkot dan masyarakat baik LSM/NGO serta organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memenuhi hak anak mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, hidup yang layak, rasa aman, dan tempat tinggal yang memadai. Kemitraan yang sejajar dan kondusif merupakan syarat suksesnya sebuah agenda.

Peringatan HAN kiranya menjadi pengingat bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah dan semua elemen bangsa untuk lebih memedulikan kepentingan anak-anak. Paling tidak, suara anak-anak dari berbagai latar belakang didengar oleh negara dan dijadikan pertimbangan dalam membuat program serta kebijakan terkait pemenuhan hak dan perlindungan dalam situasi pandemi Covid-19. Jika anak terlindungi, masa depan anak menjadi cerah dan terjamin bangsa pun mengalami kemajuan. Indonesia Layak Anak 2030 dan Generasi Emas 2045 akan bisa terwujud.

Sutrisno, Pendidik, Alumnus Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Sumber : Kompas.id

https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/07/anak-anak-lapar-perlindungan/

7 Agustus 2021 12:00 WIB