NO WASTING TIME!

Tuesday, October 25, 2011

Menggapai Ketahanan Pangan

Dimuat di Harian Joglosemar / Selasa, 18 Oktober 2011

Oleh Sutrisno

Krisis ekonomi dan utang di Eropa dan Amerika Serikat membuat investor serta sektor swasta jantungan dan gemeteran. Beberapa negara yang bergejolak akhir-akhir ini salah satu pemicunya karena kenaikan harga pangan yang tajam. Oleh karena itulah, sangat tepat tema Hari Pangan Sedunia (World Food Day//HPS) tahun 2011 di Indonesia yakni “Menjaga Stabilitas Harga dan Akses Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional”.

Di tengah berbagai isu besar yang menyita perhatian, seperti penyelesaian kasus Century, pemberantasan mafia hukum, markus, kasus KPU, dan pemberantasan korupsi, pemerintah seharusnya tidak mengabaikan tren gejolak harga pangan dunia harus terus diwaspadai. Negara-negara maju selalu menempatkan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Bagi AS, misalnya, kasus harga pangan tidak normal dimasukkan ke dalam daftar 10 besar kekhawatiran keamanan nasional. Bahkan, badan intelijen mereka, CIA, secara hati-hati mengamati harga pangan global. Di negara-negara kunci pangan lainnya, seperti Rusia, Tiongkok, dan India, intelijen dan semua aparat negara terkait mengawasi pangan dengan ketat. Pemerintah-pemerintah itu mulai mengambil langkah-langkah drastis untuk menjaga pasokan makanan, seperti melarang ekspor makanan atau meningkatkan subsidi produksi lebih luas.

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki konsep yang mendasar mengenai pengamanan kebutuhan pokok masyarakat. Termasuk peran negara dalam melunakkan mekanisme pasar yang berlebihan, demi kepentingan rakyat. Sudah ada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 yang mengatur penyediaan barang kebutuhan pokok. Anehnya, tidak pernah lepas dari masalah sembako yang pasoknya sering menghilang atau, kalau tidak, harganya melonjak.

Menurut pengamatan saya, setidaknya ada dua faktor yang menjadi sumber masalah, yakni lemahnya koordinasi antarpejabat tinggi negara alias para pembantu presiden di bidang ekonomi berikut para staf ahlinya; serta keengganan melihat keluar (outward looking) untuk mengalkulasi peluang dan besar-kecilnya risiko. Dua faktor ini bukan hal baru. Pada hakikatnya justru menjadi kelaziman, sehingga pengimplementasiannya tak lagi memerlukan instruksi atau perintah khusus. Setiap pemangku jabatan berakal sehat menyadari hakikat dan urgensi koordinasi, karena pekerjaannya akan mulus jika dia melakoni semangat saling ketergantungan dengan bijak.

Gejolak harga kebutuhan pokok yang tak terkendali mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan kita sangat memprihatinkan dan rapuh. Indonesia sebagai negeri agraris, dengan lahan yang subur dan luas, tetapi masih banyak mengandalkan hasil pertanian dari luar negeri. Sehingga begitu harga di pasar internasional naik, maka kita pun kelimpungan mengikutinya.

Laporan bertajuk OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016 menyebutkan, dalam waktu sepuluh tahun ke depan akan terjadi perubahan permanen terhadap struktur perdagangan komoditas pangan dunia. Menurut Direktur Jenderal FAO Dr Jacques Diouf, kondisi tersebut merupakan resultan naiknya permintaan pangan, pesatnya pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging countries (Brazil, India, dan Tiongkok), terjadinya perebutan bahan pangan untuk pengembangan biofuel, serta turunnya pasokan komoditas pangan akibat pengaruh perubahan iklim.

Bagaimana agar ketahanan pangan bisa dicapai? Pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi pada komoditas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Perlu adanya pemberian bibit unggul, baik untuk padi, kedelai, cabai, atau yang lain. Rangsangan juga bisa dilakukan lewat pemberian kredit berbunga rendah. Bisa juga berupa jaminan pasar, karena selama ini banyak kasus ketika terjadi panen raya harga komoditas anjlok, sehingga petani harus tekor. Langkah lain adalah dengan memberikan subsidi harga pada petani. Subsidi ini jamak terjadi, bahkan di Amerika maupun Jepang.

Menurut perhitungan Bappenas, BPS, dan UNDP, jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 diproyeksikan 273,7 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 67,9 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2000 sebanyak 205,8 juta jiwa. Angka harapan hidup penduduk Indonesia diprediksi meningkat dari 69 tahun pada tahun 2000 menjadi 73,7 tahun pada 2025. Artinya, usia manusia Indonesia semakin panjang.

Untuk mencukupi kebutuhan pangan, penyediaan bahan pangan menjadi berlipat dari jumlah sekarang. Kita tidak mungkin selamanya menggantungkan bahan pangan dari impor. Pada 2025 nanti diperkirakan pola pangan penduduk Indonesia belum banyak bergeser dari beras. Komoditas pangan ini merupakan sumber karbohidrat paling murah, mudah diproduksi dan cocok dengan selera penduduk Indonesia. Permasalahannya, produksi bahan pangan berupa beras sangat erat kaitannya dengan penyediaan lahan basah produktif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya terobosan untuk mewujudkan lahan pertanian abadi seluas 15 juta hektar lahan basah dan 15 juta hektar lahan kering sebagaimana diprogramkan dalam Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tersebut. Salah satu cara adalah dengan merevitalisasi pekarangan dan memanfaatkan lahan-lahan rawa yang luasnya di seluruh Indonesia mencapai 23 juta hektar. Hal ini perlu ada upaya dan kerja keras dari semua stakeholder untuk merealisasikannya. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pangan tidak harus terhenti pada jargon di atas kertas.

Dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan, pemerintah perlu berkoordinasi dengan daerah, terutama dalam mencegah adanya konversi lahan pertanian. Masyarakat pun perlu lebih meningkatkan upaya pengembangan pangan alternatif yang berbasis umbi-umbian (ubi, ketela, garut, dan lain-lain), tanaman pohon (sukun dan sagu), serta bahan pangan berbasis biji-bijian (beras, jagung, sorgum, dan lain-lain), yang juga dapat diproses menjadi tepung, yang bisa tahan lebih lama, dapat diperkaya dengan mineral dan vitamin, serta lebih fleksibel pengolahannya.

Selanjutnya, melalui percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), termasuk bioteknologi dan rekayasa genetika di bidang pangan diharapkan dapat dihasilkan produk pangan yang meningkat dan berdaya saing tinggi. Dengan melihat besarnya peningkatan produksi pangan yang kita butuhkan, maka upaya peningkatan produksi itu perlu ditempuh melalui semua cara yang tersedia, baik intensifikasi, ekstensifikasi, rekayasa genetika, maupun diversifikasi pangan. Keempatya perlu dilakukan secara arif.

Persaingan hidup antarbangsa, antaranggota masyarakat, dan antarindividu yang semakin tinggi tidak dapat dielakkan. Dalam suasana yang seperti itu, yang harus kita lakukan sebagai suatu bangsa adalah terus-menerus melakukan peningkatan produktivitas dan kualitas produk-produk kita, membangun daya saing yang semakin tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Reactions:

0 comments: