NO WASTING TIME!

Monday, October 15, 2012

Bangkit dari Berbagai Keterpurukan

Dimuat di Harian Jurnal Nasional | Sabtu, 19 May 2012

Sutrisno Pendidik, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

 PADA tanggal 20 Mei, kita memeringati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Tepat 104 tahun lalu, di sebuah ruang belajar School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen (STOVIA), sebuah sekolah kedokteran yang namanya mengalami beberapa kali perubahan, Dr Soetomo mengungkapkan gagasan tentang hari depan bangsa.
 Tanggal 20 Mei 1908 di gedung STOVIA, dimulailah sebuah organisasi bernama Boedi Oetomo. Kelahiran Budi Utomo merupakan awal gerakan renaissance kehidupan rakyat Indonesia. Gerakan yang dipelopori dr Wahidin dan dr Soetomo ini bertujuan mencerdaskan dan membangkitkan kesadaran rakyat dalam melawan kolonialisme dan imperialisme.
 Dalam sejarah Indonesia, gerakan ini menjadi tonggak proses pembentukan bangsa, dikenal sebagai era Kebangkitan Nasional. Di masa inilah benih nasionalisme dan patriotisme disemaikan ke dalam kalbu tiap rakyat Indonesia. Dari era inilah lahir patriot-patriot bangsa yang memiliki semangat pembebasan nasional, seperti generasi Soekarno-Hatta, generasi yang telah melihat cahaya bangkitnya Indonesia Muda untuk mengakhiri dan menjawab tantangan kehidupan rakyat yang berabad-abad dalam “cengkeraman‘ ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, dan keterbelakangan.
Sebagai mata rantai pergerakan nasional yang tidak boleh terputus, 20 tahun kemudian, gerakan yang didukung rakyat ini berhasil menancapkan tonggak kedua dalam proses pembentukan identitas sebagai bangsa. Tahun 1928, kaum muda Indonesia merumuskan Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menandai pemantapan diri untuk bersatu nusa, bersatu bangsa, satu bahasa: Indonesia!
Ini merupakan pilar persatuan bangsa yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, semacam “azimat nan sakti‘ yang terus memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme kehidupan pergerakan nasional. Dengan semangat Sumpah Pemuda ini, kita terus menggumpal menjadi suatu bangsa, sehingga kebangkitan rakyat berhasil mengantar Indonesia mencapai “jembatan emas‘ kemerdekaan, Proklamasi 17 Agustus 1945.
Kini, kita memperingati 104 tahun kebangkitan nasional dan 14 tahun reformasi. Ketika demokrasi memantapkan tiang-tiang pancangnya, kekuasaan menjadi tujuan dan setelah itu tidak ada lagi. Itu yang kita lihat sekarang ketika kekuasaan hanya menggunakan kalkulasi untung-rugi. Kekuasaan yang terlalu yakin dengan kesimpulan-kesimpulannya, lalu membiarkan masyarakat saling memusuhi atas nama agama. Kekuasaan yang tidak mau berhemat dan asketis, apalagi bekerja-keras untuk menggerakkan bangsa ini mengejar sebuah tujuan bersama. Kekuasaan yang tidak mau dan tidak mampu menjadi pelayan bagi rakyatnya.
14 tahun reformasi sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak banyak keberhasilan yang dicapai. Penderitaan dan pengorbanan rakyat untuk meneruskan zaman baru ini kenyataannya dibalas dengan penderitaan baru. Apa gunanya banyak diskusi ilmiah di Istana Negara, menyusun naskah akademis di kantor-kantor pemerintah, serta berbusa-busa dalam perdebatan di Senayan kalau akhirnya penyelesaian masalah lama dilakukan dengan cara lama pula?
Banyak kalangan galau melihat pujian untuk kemajuan demokrasi yang dialamatkan negara-negara Barat ke Indonesia, tetapi arus modal dan investasi jangka panjang (foreign direct investment/FDI) diarahkan Barat ke China. Amat sedikit yang mampir ke Indonesia. Itu pun mayoritas masuk ke portofolio investment berjangka pendek.
Secara substansial, kita dewasa ini juga menghadapi tantangan ekonomi yang mirip zaman kebangkitan nasional awal abad ke-20, bahkan lebih canggih dengan implikasi yang tidak kalah mengerikan. Dinamika kapital benar-benar tidak mengenal batas negara dan identitas kebangsaan.
Amien Rais (2008) dalam bukunya Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia! menyatakan, Indonesia terperangkap dan berada dalam posisi subordinasi di bawah korporatokrasi internasional. Korporatokrasi yang telah menguras habis kekayaan Indonesia. Buktinya, betapapun Presiden SBY menegaskan sikapnya yang menolak ideologi fundamentalisme pasar, toh Menteri Negara BUMN tetap melaksanakan perintah dinasnya menjuali BUMN-BUMN strategis. Penyerahan sumber-sumber daya alam ke tangan asing dibiarkan menjadi brutal piracies.
Keterlibatan asing yang terlalu jauh dalam perekonomian nasional baru menyentak kita ketika John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man menjelaskan peranannya sebagai agen perusak ekonomi yang beroperasi di Indonesia agar bergantung dan dikuasai asing dengan berkedok sebagai konsultan pemerintah. Lebih mengejutkan lagi karena dikatakannya, ada konspirasi melibatkan lembaga-lembaga internasional yang selama ini kita percayai akan membantu kita keluar dari krisis.
Sebenarnya, pemerintahan SBY memiliki legitimasi kuat untuk membebaskan Indonesia dari perangkap korporatokrasi yang telah menguras habis kekayaan Indonesia. Sayang, pemerintahan SBY tidak menampakkan upaya untuk keluar dari subordinasi korporatokrasi internasional. Bahkan, pemerintahan SBY telah menjadi broken government, pemerintahan yang kocar-kacir, pecah koordinasi dan kepentingan rakyat banyak tidak terlayani.
Terkait hal itu, saya ingin mengajak kita semua sebagai bangsa untuk berkontemplasi menyikapi persoalan ini. Apabila kita sungguh menghargai makna kebangkitan nasional, selayaknya kita tidak menyerah pada fakta bahwa di dunia yang penuh persaingan ini, banyak pihak ingin menyiasati kita. Yang harus kita lakukan adalah membuat diri kita tidak bisa diakali oleh konspirasi asing.
Kita perlu memiliki ketahanan nasional yang tangguh, yang mampu menentukan sendiri cara, kontrol, skema, waktu, dan jenis keterbukaan kita pada dunia, serta menggunakan setiap peluang berinteraksi dengan dunia sebagai kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara. Era globalisasi perlu dihadapi dengan semangat nasionalisme yang sama kuatnya seperti saat negara-negara lemah melawan penjajahan zaman dahulu.
Reactions:

0 comments: