NO WASTING TIME!

Friday, May 2, 2014

Menata Dasar Pendidikan [Refleksi Hardiknas]

Setiap tanggal 2 Mei, bangsa kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal ketika Bapak Pendidikan Nasional, pendiri Taman Siswa yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, dilahirkan. Sungguh merupakan suatu keniscayaan apabila di hari yang bersejarah ini kita berkontemplasi dan berinstropeksi sejenak akan pendidikan kita. Diakui atau tidak, kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan kalau tidak dikatakan berjalan di tempat.

Sejak awal para pendiri bangsa ini sangat memperhatikan masalah pendidikan. Hal itu bahkan secara tegas dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan. Dalam praktiknya, memang kita melihat bahwa yang dilakukan sejak awal Indonesia merdeka bukan sekadar pembangunan bangsa (nation building), bukan hanya pembangunan negara (state building), tetapi juga pembangunan kapasitas manusianya (capacity building). Di tengah kehidupan ekonomi yang sangat berat pada waktu itu, kita tetap mengirimkan orang-orang yang berpotensi untuk mengecap pendidikan di banyak negara.

Hasil pendidikan itu memang tidak langsung kita rasakan pada masa awal kemerdekaan itu. Namun, ketika negara ini memasuki masa pembangunan, orang-orang yang mendapat kesempatan untuk belajar ke mancanegara itulah yang menjadi andalan, menjadi motor pembangunan kemajuan Indonesia. Sayang memang upaya peningkatan kapasitas manusia Indonesia tidak diprogramkan lagi secara khusus. Keinginan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia membuat kita agak lupa untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus.

Akibatnya memang kita rasakan sekarang ini. Kita kekurangan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga orang-orang yang mempunyai hati. Teringat kita akan ucapan Wakil Presiden Indonesia pertama, Mohammad Hatta, yang mengatakan bahwa di zaman yang besar, yang muncul justru adalah orang-orang yang berpikiran kerdil. Padahal mustahil kita akan mampu membangun bangsa ini kalau kualitas manusia yang ada adalah kualitas yang medioker, yang pas-pasan. Sebuah bangsa hanya bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, apabila diisi oleh orang-orang yang juga berpikiran besar.

Dalam era globalisasi saat ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu kedigdayaan suatu bangsa. Meski kita sadari betul bahwa SDM yang berkualitaslah yang dapat membawa negara ini menjadi maju dan bisa berkompetitif dengan SDM negara-negara lain. Pasalnya, kemajuan dan persaingan di dunia yang semakin terbuka ini tidak mungkin dihadapi dengan kualitas SDM yang serba pas-pasan. Tentunya kita sepakat bahwa pembangunan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang unggul dan semua itu hanya bisa dicapai dengan pendidikan yang baik dan berkualitas.

Barangkali sebaiknya kita mulai berpikir seharusnya kebijakan pembangunan pendidikan sudah bergeser dari persoalan input ke pendekatan yang lebih menekankan pada output dengan fokus kepada keberhasilan melahirkan SDM yang berkapasitas unggulan dan berdaya saing tinggi. Pakar pendidikan Paolo Freire menyatakan bahwa pendidikan harus menghasilkan output (lulusan) yang memunyai kemampuan melihat masa depan. Artinya, hasil dari sebuah sistem pendidikan yang baik adalah SDM yang memunyai kemampuan inovasi, kreatif, cerdas, dan peka terhadap perubahan.

Pakar masa depan, Alvin Toffler mengatakan, “Pendidikan harus selalu mengacu pada masa depan.” Maka, pendidikan bertugas mengembangkan pola-pola budaya baru agar dapat membantu masyarakat mengakomodasi perubahan-perubahan yang sedang dan sudah terjadi. Secara empiris, dunia pendidikan kita, meski mampu mengembangkan pola-pola pelatihan dan pendidikan baru untuk menjawab aneka tuntutan perubahan dari zaman ke zaman, masih terasa lamban. Padahal, secara imperatif maupun empiris era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi. Aneka perubahan yang berlangsung mulai kelihatan dampaknya.

Sebenarnya dampak-dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan, baik pada tingkat wacana maupun tingkat kebijakan aksi. Dalam lingkup ini, pranata pendidikan nasional, mau tidak mau, terlibat di dalamnya bersama dengan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada umumnya. Ini penting agar dunia pendidikan tidak kian tumpul dan gamang dalam mengantisipasi era globalisasi yang menjadi isu kita dewasa ini (A Malik Fadjar, 2004).

Presiden terpilih dengan kabinet barunya serta DPR baru harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Untuk itu, investasi di bidang pendidikan harus didukung pembiayaan memadai, terutama yang diperuntukkan bagi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Bahkan, kini, diprogramkan untuk wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun. Seiring pencanangan program ini, sudah semestinya semua pemangku kepentingan berupaya dan berusaha sekeras mungkin menyelenggarakan dan menyukseskannya.

Program wajib belajar dua belas tahun tersebut bukan semata-mata bertujuan meningkatkan rata-rata lama pendidikan rakyat Indonesia, tapi mendongkrak kualitas SDM negeri ini. Dengan makin tingginya jenjang pendidikan SDM Indonesia, kita meyakini bahwa daya saing kita dalam berkompetisi dengan negara-negara lain juga akan lebih baik dan mungkin akan unggul. Kita teringat pernyataan yang senantiasa disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, saat berdialog dengan jajaran dunia pendidikan maupun peserta didik. Menteri mengatakan pendidikan adalah motor untuk mengangkat kita dari kemiskinan. Tanpa pendidikan, impian untuk mengangkat diri dari belitan kemiskinan serasa mustahil.

Mengikuti agenda Millenium Development Goals (MDGs), tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar akan memperoleh pendidikan dasar. Ini sejalan dengan visi nasional kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersamaan dengan itu, akses ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga harus diperluas guna mendukung upaya menciptakan knowledge society yang menjadi basis akselerasi pembangunan ekonomi di masa depan.

Akhirnya, melalui momentum Hardiknas ini, penataan kembali prinsip-prinsip dasar pendidikan sudah waktunya dipikirkan kembali. Terlalu lama sudah perhatian kita tertarik pada hal-hal yang bersifat praktis sehingga melupakan sesuatu yang lebih fundamental dan berkaitan dengan masa depan bangsa ini. Kita harus bersepakat bangsa seperti apa yang ingin kita bangun di depan itu. Semuanya harus mengarah dan mendukung konsep bangsa yang ingin kita bangun itu. Membangun pendidikan nasional adalah mempersiapkan masa depan.

* Penulis adalah Sutrisno, Pekerjaan: Pendidik, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

** Dimuat di Harian Koran Jakarta, Jumat 2 Mei 2014
Reactions:

0 comments: